November 30, 2021 By 2012skylantern.com 0

Siapkan Hal Ini Jika Ingin Mendirikan Jasa Konsultasi Akuntansi

Siapkan Hal Ini Jika Ingin Mendirikan Jasa Konsultasi Akuntansi

Pertanyaan
Saya sedang memulai sebuah usaha di bidang jasa konsultan manajemen. Service yang diberikan adalah business advisory, konsultasi siasat dan jasa book keeping, akuntansi, dan jasa sama lainnya. Bisnis aku tidak menampung dan mengelola investasi. Apakah mampu diberikan saran, license apa saja yang harus aku miliki?

Ulasan Lengkap Konsultan Perizinan

Untuk memulai usaha di bidang jasa konsultan manajemen, izin yang diperlukan adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”). SIUP merupakan izin spesifik yang diberikan kepada badan usaha yang menggerakkan perdagangan barang dan jasa.[1] Perlu kami garis bawahi di sini bahwa area lingkup izin konsultan manajemen berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru yang digunakan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sifatnya sangat umum.[2]

Jasa Akuntansi
Namun kalau Anda menghendaki memasukkan jasa konsultasi akuntansi, berdasarkan penelusuran kami, Anda memerlukan izin spesifik yang dinamakan Izin Usaha Kantor Jasa Akuntansi. Izin ini diberikan oleh Menteri Keuangan.[3] Ketentuan dan kriteria berkenaan izin usaha ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 berkenaan Akuntan Beregister Negara (“Permenkeu 25/2014”).

Belajar Hukum Secara Online berasal dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai Dari
Rp 149.000

Menurut peraturan ini, Kantor Jasa Akuntansi memberi tambahan jasa seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas Info keuangan, dan jasa proses teknologi informasi.[4]

Lebih jauh, untuk Kantor Jasa Akuntansi Anda mampu mendirikan perusahaan perorangan, persekutuan perdata, firma, koperasi atau mendirikan Perseroan Terbatas (“PT”).[5] Persyaratan lebih teliti yang perihal dengan pemilihan badan usaha mampu Anda pelajari di Permenkeu 25/2014 tersebut. Sebagai contoh, andaikan Anda memastikan untuk mendirikan PT, maka perusahaan diharuskan membawa pimpinan utama seorang akuntan dan sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh warga negara Indonesia atau korporasi Indonesia.[6]

Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih bentuk badan usaha, harus diketahui bahwa PT merupakan badan usaha berstatus badan hukum mempunyai karakteristik terdapatnya pemisahan harta pada perusahaan dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Sementara Firma, Persekutuan Perdata, dan Perseorangan bukan badan hukum supaya tersedia risiko andaikan perusahaan mengalami kerugian maka harta spesial pemilik perusahaan mampu disita untuk mencukupi kewajiban kepada pihak ketiga. Selengkapnya berkenaan bentuk-bentuk badan usaha mampu Anda review dalam artikel Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya.

Persyaratan Izin Usaha Kantor Jasa Akuntansi
Persyaratan yang harus diperhatikan perihal dengan izin usaha Kantor Jasa Akuntan adalah:[7]
1. Mempunyai daerah untuk menggerakkan usaha yang berdomisili di lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak cocok ketetapan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Memiliki rancangan proses pengendalian mutu.
4. Membuat surat pengakuan pendirian Kantor Jasa Akuntansi dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit:
a) nama dan alamat Akuntan;
b) nama dan domisili Kantor Jasa Akuntansi; dan
c) maksud dan obyek pendirian Kantor Jasa Akuntansi.
5. Memiliki akta pendirian yang disahkan oleh notaris bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma, koperasi, dan perseroan terbatas.
6. Melengkapi formulir permintaan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi yang ditambah dengan dokumen pendukung yang terdiri dari:[8]
a) kopi piagam Register Negara Akuntan;
Piagam Register Negara Akuntan merupakan pengakuan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi dan profesionalisme di bidang akuntansi dengan mencukupi ketetapan Permenkeu 25/2014.[9] Persyaratan untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan:[10]
· lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional;
· mempunyai pengalaman di bidang akuntansi; dan
· sebagai bagian Asosiasi Profesi Akuntan.
b) kopi bukti bagian Asosiasi Profesi Akuntan;
c) daftar Akuntan bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha tak hanya perseorangan;
d) kopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Akuntan untuk Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseorangan atau atas nama Kantor Jasa Akuntansi untuk Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha tak hanya perseorangan;
e) surat pengakuan pendirian Kantor Jasa Akuntansi dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan;
f) akta pendirian dan pengesahannya bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha tak hanya perseorangan;
g) rancangan proses pengendalian kualitas Kantor Jasa Akuntansi;
h) kopi Kartu Tanda Penduduk atau sinyal bukti domisili Akuntan;
i) sinyal bukti kepemilikan atau sewa kantor;
j) foto nampak depan dan ruangan kantor Kantor Jasa Akuntansi;
k) surat persetujuan berasal dari semua Rekan Kantor Jasa Akuntansi berkenaan penunjukan salah satu Rekan menjadi pemimpin dalam perihal Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma; dan
l) lapisan pengurus dalam perihal Kantor Jasa Akuntansi berbentuk perseroan terbatas.

7. membuat surat pengakuan bermaterai cukup yang berisi pengakuan bahwa dokumen kriteria yang disampaikan di atas adalah benar.

Demikian jawaban berasal dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 berkenaan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana paling akhir diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 berkenaan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 berkenaan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 berkenaan Akuntan Beregister Negara;
3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 berkenaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 berkenaan Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 berkenaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.